Beberapa bulan lalu, sejumlah wilayah di Pulau Sumatera dilanda bencana alam yang menyebabkan kerusakan pada permukiman warga serta mengganggu aktivitas sehari-hari masyarakat. Berdasarkan sumber resmi pusiknas.polri.go.id, banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, pada 25 November 2025 lalu, tidak hanya merusak infrastruktur, tetapi juga menyebabkan masyarakat kehilangan mata pencaharian serta akses terhadap kebutuhan dasar. Namun, seiring berjalannya waktu, pemberitaan tentang bencana ini mulai mereda dan perhatian publik perlahan beralih kepada isu lain.
Di balik meredanya sorotan tersebut, masyarakat yang terdampak masih menghadapi berbagai kesulitan. Sebagian warga hingga kini masih tinggal di hunian sementara (huntara), yakni tempat tinggal yang belum sepenuhnya layak huni dan sebagian lagi masih tinggal di tenda darurat, sementara sisanya berlindung di rumah kerabat. Dengan fasilitas yang terbatas, mereka harus beradaptasi dan menata kembali kehidupan dari awal, sebuah proses yang tentunya tidak mudah dan membutuhkan waktu yang panjang.
Sebagai salah satu contoh, huntara sudah mulai dibangun di Desa Sahraja Kecamatan Pantai Bidari, Aceh Timur. Jumlah huntara yang akan dibangun diperkirakan mencapai 1.500 unit.
Namun, persoalan utama yang masih dirasakan oleh masyarakat adalah keterbatasan air bersih. Kerusakan sumber air maupun infrastruktur pendukung membuat sebagian warga kesulitan mendapatkan air bersih untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti memasak, mandi, dan mencuci. Bahkan, tidak sedikit masyarakat harus menempuh jarak cukup jauh untuk mendapatkan air yang layak. Kondisi ini tentu berisiko terhadap kesehatan, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak dan lanjut usia (lansia).
Bantuan memang telah disalurkan oleh berbagai pihak. Pemerintah bersama lembaga kemanusiaan terus memberikan bantuan logistik, serta kebutuhan darurat lainnya. Mengutip dari asarhumanity.org, lebih dari 21.000 warga terdampak telah menerima bantuan berupa pangan, air bersih, dan fasilitas sanitasi selama masa tanggap darurat.
Selain bantuan darurat, pemerintah juga menyalurkan berbagai bentuk bantuan sosial untuk mendukung proses pemulihan. Bantuan tersebut meliputi dukungan logistik, santunan bagi korban meninggal, bantuan bagi korban yang terluka, hingga bantuan ekonomi bagi keluarga terdampak. Upaya ini menjadi langkah penting agar masyarakat dapat kembali menjalani kehidupan secara bertahap.
Namun, meskipun berbagai bantuan telah disalurkan, kebutuhan masyarakat masih jauh dari kata terpenuhi. Berdasarkan laporan dari jakartaglobe.id, pemerintah memperkirakan bahwa dana bantuan sosial yang dibutuhkan untuk pemulihan korban bencana di Sumatera dapat mencapai lebih dari Rp 2 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa pemulihan bukanlah proses singkat, melainkan membutuhkan perhatian dan komitmen jangka panjang dari berbagai pihak.
Menurut saya, kondisi ini menunjukkan bahwa perhatian dan kepedulian terhadap masyarakat terdampak tidak boleh berhenti ketika banjir telah surut atau ketika pemberitaan mulai mereda. Justru pada fase inilah masyarakat sangat membutuhkan dukungan berkelanjutan, baik dalam bentuk bantuan materi, perhatian sosial, maupun kepastian akan masa depan yang lebih baik.
Saya juga merasa bahwa solidaritas sosial menjadi kunci penting dalam membantu masyarakat bangkit dari keterpurukan. Peran semua pihak seperti pemerintah, organisasi kemanusiaan, relawan, hingga masyarakat luas sangat dibutuhkan agar proses pemulihan berjalan lebih cepat dan merata. Tanpa adanya kepedulian bersama, warga terdampak akan terus berada dalam lingkaran kesulitan.
Pada akhirnya, bencana di Sumatera bukan hanya sekadar peristiwa alam, melainkan kisah tentang masyarakat yang kehilangan banyak hal, namun terus berjuang mempertahankan harapan. Oleh karena itu, kepedulian dan bantuan yang berkelanjutan menjadi harapan agar masyarakat terdampak dapat benar-benar pulih dan kembali menjalani kehidupan dengan lebih baik.
Karya: Draft
Editor: Byline
