Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menyiapkan anggaran sebesar Rp14 triliun untuk memperbaiki puluhan ribu sekolah di seluruh Indonesia pada tahun 2026. Kebijakan tersebut menjadi salah satu langkah pemerintah dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan melalui pembenahan sarana dan prasarana sekolah yang selama ini mengalami kerusakan di berbagai daerah.
Dilansir dari setkab.go.id, percepatan program revitalisasi sekolah menjadi salah satu pembahasan saat Presiden Prabowo Subianto menerima Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis, 11 Juni 2026. Dalam pertemuan tersebut Abdul Mu’ti menyampaikan bahwa pemerintah telah memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mengalokasikan anggaran sebesar Rp14 triliun guna mendukung pelaksanaan program revitalisasi sekolah.
Revitalisasi sekolah merupakan upaya perbaikan, pembaruan, dan peningkatan kualitas sarana pendidikan yang mengalami kerusakan atau sudah tidak layak digunakan. Mengutip dari antaranews.com, program ini meliputi renovasi ruang kelas, perbaikan bangunan sekolah, penyediaan fasilitas penunjang pembelajaran, hingga peningkatan lingkungan sekolah agar lebih aman dan nyaman bagi peserta didik maupun tenaga pendidik.
Anggaran tersebut semula hanya ditujukan untuk merevitalisasi 11.744 satuan pendidikan. Namun, berdasarkan sumber dari news.detik.com, Presiden Prabowo meminta agar cakupan program diperluas sebanyak 60.000 sehingga jumlah sekolah yang menjadi sasaran meningkat menjadi 71.744 satuan pendidikan di seluruh Indonesia.
Dilansir dari setkab.go.id, program ini mencakup perbaikan berbagai jenjang pendidikan, mulai dari Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat. Program revitalisasi akan dilaksanakan pada sekolah negeri maupun swasta yang memenuhi kriteria penerima bantuan.
Berdasarkan sumber dari bbpmpjatim.kemendikdasmen.go.id, pemerintah menetapkan sejumlah prioritas dalam pelaksanaan revitalisasi, yakni sekolah yang mengalami kerusakan akibat bencana alam, sekolah di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T), serta sekolah dengan tingkat kerusakan berat menjadi sasaran utama program tersebut.
Pelaksanaan revitalisasi dilakukan melalui mekanisme swakelola, yakni pembangunan yang dikelola langsung oleh satuan pendidikan dengan melibatkan masyarakat sekitar. Mengutip laporan dari medcom.id, skema ini dipilih agar proses pembangunan lebih cepat, tepat sasaran, serta mampu memberdayakan masyarakat setempat dalam pelaksanaannya.
Dilansir dari kontan.co.id, selain meningkatkan kualitas infrastruktur pendidikan, program revitalisasi sekolah juga diperkirakan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. Program revitalisasi sekolah diproyeksikan mampu menyerap sekitar 1,1 juta tenaga kerja dengan masa pekerjaan berkisar antara tiga hingga delapan bulan.
Abdul Mu’ti menyampaikan bahwa program ini mendapat respons positif dari masyarakat, khususnya di daerah 3T yang selama ini masih menghadapi keterbatasan fasilitas pendidikan. Berdasarkan sumber dari setkab.go.id, kehadiran program revitalisasi diharapkan dapat mengurangi kesenjangan kualitas pendidikan antarwilayah.
Masih dari sumber yang sama, melalui pengalokasian anggaran sebesar Rp14 triliun tersebut, pemerintah berharap kondisi sekolah di berbagai daerah dapat semakin membaik. Dengan tersedianya fasilitas pendidikan yang lebih layak, proses pembelajaran diharapkan berlangsung lebih optimal sehingga mampu mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa mendatang.
Karya: Umi
Editor: Byline
